Korupsi vs. Anti-Korupsi?

Tulisan ini tertuang setelah membaca komen di medsos dari seorang kawan yang sudah lama bermukim di Eropa: “Kalau kita kehilangan dia maka korupsi akan tumbuh bagaikan jamur di musim hujan lagi.” Komen ini dimaksudkan untuk Ahok sebagai salah satu peserta pilkada di DKI yang mengklaim sebagai orang bersih dan anti korupsi.

Usungan pilkada itu mungkin membanggakan karena pada dasarnya orang tak suka dengan orang yang melakukan korupsi. Apalagi bila terkesan dengan kelugasan Ahok terhadap anak buahnya (yang cenderung kasar) atau memang berkepentingan dengan menangnya Ahok, maka pemikiran itu jadi sangat menjanjikan.

Tapi bila kita lihat dengan mata hati yang jernih dan diterangi oleh cahaya kebenaran hakiki, akan muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah Ahok memang bersih? Apakah orang selain Ahok akan melakukan korupsi?

Pemikiran tentang Ahok ini berangkat dari logika sesat dan menyesatkan, bahwa hanya Ahok lah yg anti korupsi. Ini sama sekali tdk benar. Ahok sendiri masih belum klir dalam banyak kasus yang dengan kekuatan besar bisa memadamkan hasil pemeriksaan lembaga resmi. Sebagai pejabat publik dia juga terkait dengan pihak swasta yang dalam aturan Indonesia ada ketentuannya agar tidak masuk kategori tindak pidana korupsi.

Selain itu, di Indonesia masih banyak sekali pejabat publik yang tidak korupsi dengan kinerja yang luar biasa. Mereka ada yang kepala daerah atau pun pejabat publik lain. Tanpa gembar-gembor media mereka bekerja baik dan telah berhasil merubah keadaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi ini bukan subjektivitas atau soal pribadi, karena penulis tidak kenal dengan para peserta pilkada DKI dan bukan pula penduduk DKI yang akan ikut memilih. Tapi ingin meluruskan kesimpulan yang sudah diusung ke-mana2 bahwa hanya Ahok yg anti korupsi sementara pihak lain akan korupsi.

Pembentukan opini ini tentu tidak lepas dari peran dan fungsi media. Sayangnya, sudah jadi keluhan umum bahwa kebanyakan media sekarang sudah bergeser fungsinya dari penyampai berita menjadi pembentuk opini. Kata ungkapan: siapa yg menguasai dunia, ia akan menguasai dunia. Mungkin ini yg dianut oleh Murdoch serta beberapa pemilik/pengendali media nasional.

Media bisa merubah suatu keadaan jadi berbalik dari yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin yang tidak disukai atau diinginkan sang penentu, dgn sedikit kekurangan bisa dibully dan dihajar habis-habisan sehingga terpuruk. Sebaliknya, seorang yang diinginkan mungkin pula diangkat dan ditutupi kesalahannya sehingga melambung jadi tokoh yg ideal atau disebut media darling.

Akan jadi parah ketika dalam fungsi itu sudah masuk unsur ideologi dan kepentingan: ekonomi, politik, sosial, agama, dll. Dalam ideologi buatan manusia, cenderung ada pendapat bahwa yang ada di luar ideologi itu salah dan mesti dikalahkan, meski dengan segala cara. Maka muncullah proxy war yang sekarang terasa muncul di tanah air.

Bagi kita yang memiliki mata intelektual yang diterangi cahaya kebenaran Ilahiah, tentu harus bisa membaca keadaan dengan jernih dan objektif. Hendaknya kita tidak terbawa hanyut ke dalam pusaran proxy war itu yang bahkan berani meninggalkan keyakinan masing-masing. Bagi pemilih dan peserta pilkada, tidak ada yang salah dengan memilih calon berdasarkan latar belakang keyakinan atau agama.

Be positive! Jadi lah orang yang taat pada syari’at yang kita pegang masing-masing secara utuh (kaffah). Jangan mudah terpesona dengan yang bersifat artifisial dan kosmetika. Pemikiran yang jernih, objektif, dan independen in sya Allah akan menguntungkan hubungan personal diantara kita dalam kehidupan berbangsa dalam NKRI.

Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *